nulamongan.or.id, Lamongan- Pengurus Cabang (PC) Korps Putri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), gelar SKK Ke-III dengan angkat tema “Pengarusutamaan Gender Sebagai Mobilitas Kader Putri dalam Mengawal Kebijakan Publik”, Selasa, (26/22).
Upaya meningkatkan Sumber daya kader Putri PMII Se-Lamongan selalu dilakukan oleh pengurus cabang Korps Putri PMII lamongan secara terus menerus, setelah kemarin gelar pelatihan untuk pengembangan potensi kader putri, sekarang Korps PMII Putri gelar kaderisasi formal SKK Ke-III.
kegiatan ini termasuk istimewa,dibuktikan dengan dihadiri secara langsung oleh Pengurus Besar (PB) PMII dan Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Jawa Timur, yang diwakili oleh sahabati Syahrul Ulum serta Aizatul Faizah.
Tak kalah istimewahnya kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Gus Syahrul Munir dan Gus Adib Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lamongan. beliau memberikan apresiasi yang besar kepada PC. PMII Lamongan, karena masih tetap istiqomah dalam menjalankan roda kaderisasi.
pelatihan ini dimulai tanggal 26-29 Juli dengan jumlah peserta 15 dari perwakilan PMII se Jawa Timur.
Sirojul Munir sebagai ketua umum PC. PMII Lamongan ia mengatakan kader PMII harus mempunyai mentalitas dan SDM yang cukup dalam menghadapi tantangan zaman. bukan hanya kaderisasi saja. Untuk mengawal kebijakan, kita perlu ideal dalam menentukan sikap, jangan pernah sejengaklpun takut dengan siapapun selama kita dalam jalur kebenaran, PMII hari ini wajib hukumnya untuk tetap bersama kaum mustadz afin.
” Untuk pengkajian isu kopri saat ini kita harus pro aktif, karena bicara tentang kesetaraan maka kita mempunyai tugas yang sama dalam mewujudkan kebenaran, tapi yang harus menjadi prioritas tetap memperjuangkan hak-hak perempuan, tentu yang saya sampaikan ini adalah ciri khas yang dimiliki PMII, maka perlu gerakkan nyata untuk mewujudkannya” Ujar Sirojul Munir, selaku ketua PC. PMII Lamongan.
Rifa Nurdiana Arofa selaku Ketua Korps PMII Putri PC. PMII Lamongan ia mengatakan Hakikatnya perihal perempuan dalam pemahaman konsep gender ini tidak hanya lingkup teori wacana wacana saja, namun perlu adanya gerakan yang kogkrit untuk menunjukan keberadaan perempuan yang harus dirasakan masyarakat juga.
“SKK ini diharapkan dapat membantu mengawal kebijakan-kebijakan yang dibuat tanpa menggunakan kerangka analisi gender sebagai dasar dalam membuat kebijakan” Ujar Rifa Nurdiana Arofa, selaku Ketua Korps PMII Putri PC. PMII Lamongan. (Red)
