Lamongan, NU Online — Air dan api. Dua elemen yang sejak lama menjadi bagian dari narasi peradaban manusia. Keduanya memberi kehidupan, namun pada saat yang sama bisa menjadi ancaman mematikan. Dua tema besar inilah yang menjadi pokok bahasan dalam satu sesi diskusi mendalam yang diselenggarakan oleh Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Lamongan pada 7 Maret 2026 lalu.
Diskusi yang menghadirkan narasumber dari Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Dinas Pengairan Kabupaten Lamongan ini merupakan bagian dari serial forum yang secara konsisten digelar PCNU Lamongan — sebuah ikhtiar yang, sebagaimana diungkap Wakil Ketua PCNU, bertujuan mengasah nalar kritis warga NU di tengah arus kegiatan yang kerap bersifat seremonial semata.
Rekaman lengkap forum ini dapat disaksikan di tautan berikut: https://www.youtube.com/watch?v=4BYGnANXvbo
“Kalau kegiatan itu enggak perlu kritis. Tapi kalau diskusi ini, otak kita yang diasah.”
— Perwakilan PCNU Lamongan
Bengawan Jero: Sejarah Rawa yang Terlupakan
Salah satu momen paling mencerahkan dalam diskusi tersebut datang dari narasumber pihak pengairan yang mengajak peserta memahami banjir Bengawan Jero bukan sekadar dari perspektif hidrologi teknis, melainkan dari lensa sejarah.
Menurutnya, sebelum era 1970-an, Bengawan Jero sesungguhnya adalah kawasan rawa alami yang belum terpetak-petak oleh tambak dan sawah terstruktur. Baru pada sekitar 1974–1975, ada program pemetakan lahan dari pemerintah kabupaten yang mengubah karakter wilayah itu secara fundamental. Pola hidup masyarakat pun sejalan: saat musim banjir mereka bekerja di luar daerah, saat musim kering mereka kembali bercocok tanam — sebuah kearifan adaptif yang kini nyaris hilang.
Lebih jauh, narasumber mengingatkan tentang sebuah tugu peninggalan era Belanda yang pernah berdiri sebagai penanda kawasan Bonorowo — wilayah rendah yang secara alamiah memang diperuntukkan sebagai jalur air menuju pantai. Kini tugu itu nyaris terlupakan, bahkan konon posisinya sudah berada di dalam warung. Padahal, keberadaannya seharusnya menjadi pengingat abadi bahwa siapa pun yang tinggal di kawasan itu harus selalu bersiap dengan kedatangan banjir setiap musim hujan.
“Itu zaman Belanda dibuat supaya jadi pengingat bahwa ini wilayah Bonorowo, harus siap-siap banjir kalau hujan. Tapi sama pemerintah daerah tidak dirawat.”
— Narasumber Dinas Pengairan
Empat Faktor Banjir dan Kompleksitas Sistemiknya
Dari sudut pandang teknis hidrologi, narasumber pengairan merinci empat faktor utama penyebab banjir yang saling berjalin-kelindan: (1) iklim dan curah hujan, (2) tata ruang dan tempat jatuhnya hujan, (3) kapasitas tampung badan air, dan (4) kebijakan pengelolaan wilayah.
Perubahan iklim telah menggeser pola hujan secara signifikan. Jika dahulu para sesepuh bisa membaca tanda-tanda alam seperti kemunculan lintang kemukus (bintang berekor) sebagai pertanda musim tanam, kini prediksi cuaca sepenuhnya bergantung pada data satelit dan BMKG. Bahkan pada 2025, hujan berlangsung nyaris sepanjang tahun.
Di sisi tata ruang, kawasan hutan lindung di wilayah selatan Lamongan kini banyak yang berubah menjadi hutan rakyat dan hutan sosial — tidak sedikit yang beralih fungsi menjadi ladang jagung. Deforestasi ini memicu banjir bandang yang membawa sedimen besar ke waduk-waduk penampung air. Waduk Gondang, misalnya, yang ketika didesain berkapasitas 25 juta meter kubik, kini tinggal sekitar 19,7 juta meter kubik akibat sedimentasi. Artinya, lebih dari lima juta meter kubik kapasitas tampung telah hilang begitu saja.
Sementara itu, Bengawan Jero dengan kapasitas sekitar 120 juta meter kubik harus menampung debit air yang masuk rata-rata 300 juta meter kubik per bulan pada musim hujan puncak — lebih dari dua kali lipat kemampuan tampungnya. Ditambah dengan kenyataan bahwa 60 persen air dari seluruh wilayah Lamongan bermuara ke sini, tidak mengherankan jika banjir hampir selalu tak terhindarkan.
“Kalau hujan dua hari saja, debit yang masuk bisa 150 kubik per detik. Yang bisa keluar hanya sekitar 50 kubik per detik, karena melewati wilayah Gresik yang terkena pasang surut dan pompa kita hanya 10 unit.”
— Narasumber Dinas Pengairan
PSN dan Harapan Jangka Panjang
Upaya teknis jangka panjang pun mulai disiapkan. Pemerintah melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) sedang membangun Bendung Karang Nongko dan mengerjakan Rawa Jabung — dua infrastruktur yang diharapkan mampu membelokkan sebagian aliran air ke arah pantura, sehingga rekayasa tinggi muka air Bengawan Solo bisa lebih efektif dan pintu-pintu kluis bisa lebih sering dibuka untuk membuang air. Bendung Karang Nongko ditarget selesai tahun 2027, sementara Rawa Jabung mendapat anggaran sekitar 60 miliar rupiah tahun ini dan diharapkan tuntas dalam tiga tahun ke depan.
Namun, infrastruktur fisik saja tak cukup. Salah satu peserta diskusi mengangkat persoalan yang lebih mendasar: di sepanjang saluran yang semestinya menjadi jalur pembuangan air, terdapat bangunan permanen yang justru menyumbat aliran. Yang memprihatinkan, bangunan-bangunan itu diklaim milik aparat setempat. Sebuah paradoks yang menegaskan bahwa persoalan banjir di Lamongan tidak semata-mata soal alam, melainkan soal tata kelola dan komitmen hukum.
“Allah tidak pernah membuat bencana. Bencana itu tangan manusia.”
— Peserta Diskusi
Api dan Urgensi Relawan Kebakaran
Sesi kedua diskusi beralih ke tema kebakaran. Kepala Bidang Damkar Lamongan — yang mengaku baru dua bulan menjabat dan menyerahkan sebagian paparan kepada staf ahlinya — membuka dengan fakta yang cukup mengejutkan: waktu respons 15 menit yang diamanatkan Kemendagri, dalam praktiknya, baru cukup untuk mencapai jarak Kantor Damkar ke UNISDA di Sukodadi. Wilayah-wilayah yang lebih jauh praktis belum terjangkau dalam durasi itu.
Di sinilah peran relawan kebakaran atau Redcar (Relawan Pemadam Kebakaran) menjadi krusial. Program yang digagas sejak 2022 ini hingga saat ini baru memiliki 65 anggota terdaftar di Kabupaten Lamongan — jauh dari target ideal satu desa dua relawan, yang berarti sekitar 900 hingga 1.000 orang untuk 447 desa se-Kabupaten Lamongan.
Narasumber Damkar menyebut bahwa surat imbauan rekrutmen telah dikirimkan ke tingkat kecamatan dan desa. Mengingat BMKG memprediksi kemarau 2026 akan lebih panjang dari tahun sebelumnya, percepatan rekrutmen menjadi mendesak.
Dalam konteks ini, jalinan antara Damkar dengan LPBI PCNU Lamongan dan Banser menjadi sangat strategis. Jaringan NU yang telah menjangkau hampir setiap desa dinilai sebagai kanal paling efektif untuk menyebarluaskan informasi, merekrut relawan, dan mempercepat respons darurat di lapangan.
“Kalau lewat pemerintah desa, kades mungkin mikir dua kali soal anggaran. Tapi kalau lewat LPBI atau Banser, saya yakin bisa jalan.”
— Peserta Diskusi
Damkar Lamongan pun membuka diri seluas-luasnya untuk kolaborasi: pelatihan bersama, pendaftaran relawan, hingga koordinasi operasional. Seluruh layanan — baik kebakaran maupun non-kebakaran — diberikan secara gratis tanpa biaya apapun.
Refleksi: Ketika Nalar Kritis Bertemu Kepedulian Sosial
Diskusi ini menarik tidak hanya karena substansinya yang padat, tetapi juga karena cara penyelenggaraannya yang mencerminkan etos khas Nahdlatul Ulama: tawadhu’ dalam berdialog, terbuka menerima masukan dari berbagai pihak, dan berorientasi pada kemaslahatan umat yang konkret.
Serial forum PCNU Lamongan yang ditutup pada 11 Maret 2026 dengan menghadirkan para rektor perguruan tinggi se-Lamongan ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga NU tidak ingin terjebak dalam rutinitas seremonial. Ada kesadaran bahwa tantangan zaman — perubahan iklim, risiko kebakaran perkotaan, hingga fragmentasi tata ruang — membutuhkan respons yang dilandaskan pada pemahaman mendalam, bukan sekadar reaksi spontan.
Banjir di Lamongan mungkin memang tidak akan pernah sepenuhnya hilang, mengingat lebih dari 50 persen wilayahnya berada di bawah 25 meter di atas permukaan laut. Namun, dengan pengetahuan yang benar, koordinasi yang solid, kebijakan yang serius, dan relawan yang terlatih, dampaknya bisa diminimalisasi. Itu adalah janji yang layak diperjuangkan bersama.
Sebagaimana air dan api yang — dalam kata-kata pembuka diskusi itu sendiri — sejatinya adalah “makhluk Tuhan yang lebih tua dari manusia”, keduanya tidak perlu ditakuti begitu saja. Yang perlu adalah kearifan untuk hidup berdampingan dengannya. Dan kearifan itu, rupanya, masih bisa dirawat di dalam ruang-ruang diskusi seperti yang digelar LPBI PCNU Lamongan malam itu.
Liputan dan analisis oleh redaksi NU Online Lamongan. Video lengkap diskusi dapat diakses di: youtube.com/watch?v=4BYGnANXvbo
