Sore menjelang berbuka puasa biasanya identik dengan ngabuburit atau sekadar menanti waktu maghrib. Namun bagi jajaran Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PCNU Lamongan, momentum Ramadan justru dimanfaatkan untuk hal yang lebih substantif: duduk bersama, ngobrol bareng, sambil membedah tema besar bertajuk NU Abad Kedua. Forum yang digelar pada awal Maret 2026 ini menghadirkan jajaran pengurus harian PCNU Lamongan, koordinator bidang, hingga sejumlah penggerak Lakpesdam, dan berlangsung dalam suasana yang cair namun sarat gagasan.
Ketika “Dapur” PCNU Belum Sepenuhnya Menyala
Diskusi dibuka dengan sesuatu yang jarang terjadi dalam forum-forum organisasi: pengakuan jujur tentang stagnasi. Ketua Lakpesdam PCNU Lamongan, dalam sambutan pembukanya, mengakui bahwa hingga bulan keempat atau kelima pasca pelantikan, lembaganya belum sempat menyelenggarakan satu kegiatan pun. Forum ngobrol bareng sore itu, ia mengakui dengan nada bercanda, baru terlaksana karena “diselamatkan” oleh momentum Ramadan, ketika seluruh lembaga di bawah PCNU didorong untuk segera bergerak.
Pengakuan ini sebenarnya menggambarkan tantangan klasik organisasi seperti NU: bagaimana menerjemahkan struktur formal menjadi kerja-kerja nyata. Dalam forum tersebut disinggung kembali sebuah analogi yang pernah dilontarkan oleh salah satu pengurus harian, bahwa PCNU ke depan tidak lagi sekadar “tampil di panggung”, melainkan benar-benar bekerja di “dapur” — meracik program, bukan hanya menjadi simbol seremonial.
“PCNU ke depan akan menjadi koki yang benar-benar bekerja di dapur, bukan lagi sekadar tampil di panggung. Forum seperti ini adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban dari janji tersebut, sekaligus pintu evaluasi yang serius bagi seluruh lembaga.”
Target ke depan pun disampaikan secara konkret: forum diskusi semacam ini diharapkan dapat digelar rutin setidaknya dua bulan sekali, sehingga dalam satu tahun ada enam kali pertemuan substantif. Sebuah target sederhana, namun jika konsisten, bisa menjadi fondasi penting bagi penguatan kapasitas kader NU Lamongan.
Napak Tilas Empat Pilar: Dari Nahdlatut Tujjar hingga Komite Hijaz
Memasuki materi inti, narasumber utama membawa peserta diskusi menyusuri kembali jejak sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama yang sering dilupakan generasi muda. NU, ditegaskannya, tidak lahir dari kekosongan. Ada tiga simpul penting yang mendahuluinya: Nahdlatut Tujjar sebagai gerakan kebangkitan ekonomi kaum saudagar, Taswirul Afkar sebagai wadah pergerakan intelektual kaum terpelajar, hingga akhirnya kedua arus tersebut menyatu dalam wadah besar bernama Nahdlatul Ulama.
Narasumber secara khusus menyoroti stigma yang selama ini melekat pada sosok ulama NU di mata kelompok modernis pada era tersebut: dianggap sebagai “kaum sarungan”, “kaum bakiakan”, bahkan distigmakan dengan label TBC — tahayul, bid’ah, churafat. Namun fakta sejarah justru berbicara sebaliknya. Para kiai kampung yang dipandang sempit cara pikirnya itu justru memiliki gagasan yang melampaui batas-batas teritorial. Salah satu buktinya adalah Komite Hijaz, delegasi yang dikirim untuk menyuarakan keberatan atas rencana pembongkaran situs-situs bersejarah, termasuk makam Nabi, oleh rezim baru di Arab Saudi — sebuah langkah diplomasi internasional yang tidak pernah dipikirkan organisasi lain pada masanya.
Dari rangkaian sejarah ini, narasumber menarik sebuah kesimpulan penting: sebuah gerakan baru hanya bisa menjadi kekuatan nyata jika memenuhi empat syarat sekaligus — kemandirian ekonomi, kemandirian ilmu pengetahuan, kemandirian kelembagaan/organisasi, dan basis massa yang kuat. Keempat syarat itu, menurutnya, telah dimiliki NU sejak awal berdirinya, sehingga organisasi ini mampu “bertarung” baik di level nasional maupun internasional — sesuatu yang relevan untuk direnungkan kembali oleh generasi penerus NU hari ini.
Mbah Hasyim, Resolusi Jihad, dan Posisi NU sebagai Penyeimbang
Diskusi kemudian bergeser ke peran NU dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Disebutkan bahwa pada masa agresi militer Belanda, justru sosok Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari — yang oleh kaum modernis kala itu dipandang sebagai representasi kelompok “minor” — menjadi rujukan utama bagi tokoh-tokoh besar seperti Soekarno dan Jenderal Sudirman untuk meminta arahan tentang bagaimana mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari sanalah lahir Resolusi Jihad, yang kini diperingati sebagai Hari Santri setiap 22 Oktober, sekaligus menjadi salah satu pemantik peristiwa 10 November.
Narasumber juga mengajak peserta untuk memahami secara jernih posisi NU pada era Nasakom — sebuah periode yang kerap disalahpahami oleh generasi muda yang kurang membaca sejarah secara utuh. Keterlibatan NU dalam konstelasi politik pada masa itu, ditegaskan, bukan karena kedekatan ideologis dengan komunisme, melainkan sebagai upaya menjadi penyeimbang di tengah arus politik Soekarno yang saat itu cenderung ekstrem. Sejarah semacam ini penting untuk diluruskan, agar narasi tentang kontribusi NU bagi bangsa tidak tergerus oleh penulisan sejarah yang timpang.
Wafatnya Khamenei dan Pertanyaan tentang Keberanian Ulama
Diskusi sore itu mendapat dimensi yang tidak terduga ketika kabar duka dari Timur Tengah turut mengemuka: wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, akibat serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Teheran yang baru saja diumumkan. Forum pun sejenak hening, membaca surat Al-Fatihah bagi almarhum sekaligus bagi salah satu anggota keluarga besar Lakpesdam yang juga berpulang.
Momentum tersebut menjadi pintu masuk bagi diskusi yang lebih reflektif. Salah satu narasumber menyampaikan kegelisahannya: jika sosok yang selama ini dikenal berani berkonfrontasi terhadap hegemoni global telah tiada, siapa yang akan menggantikan posisi tersebut? Ia juga menyoroti sikap Indonesia yang dinilai belum cukup tegas dalam merespons serangan terhadap kedaulatan negara lain, dibandingkan negara-negara lain yang sudah lebih eksplisit menyatakan keberpihakannya.
Dari titik ini, diskusi melebar ke pertanyaan yang lebih mendasar: apakah pemaknaan hubbul wathan minal iman (cinta tanah air adalah bagian dari iman) hari ini perlu diformulasikan ulang? Salah satu peserta menggarisbawahi adanya kecenderungan untuk selalu bersikap “di tengah-tengah” dan menahan diri, hingga kadang sulit dibedakan antara sikap tawakal yang sesungguhnya dengan sekadar pasrah tanpa daya. Sebagai pembanding, mengemuka pula refleksi tentang pola relasi ulama dan kekuasaan: pada era Walisongo, otoritas keagamaan menjadi rujukan moral bagi kebijakan kerajaan, sebuah pola yang dinilai relevan untuk dipikirkan kembali dalam konteks relasi ulama dan negara di Indonesia hari ini — tanpa harus meniru model otoritas tunggal sebagaimana sistem kepemimpinan tertinggi di Iran.
Mencari “Ikon”: PR Kelembagaan Lakpesdam Menuju Abad Kedua
Salah satu bagian paling tajam dari diskusi ini adalah refleksi tentang masa depan struktur organisasi NU itu sendiri. Salah satu narasumber senior menyampaikan prediksi yang cukup mengusik: bukan tidak mungkin di masa depan, struktur kepengurusan NU yang gemuk — dengan puluhan anggota di tingkat syuriyah, tanfidziyah, hingga majelis pertimbangan — akan menyusut menjadi tim kecil berbasis digital, sebagian mengurus administrasi lewat aplikasi, sebagian fokus riset, sebagian fokus dakwah.
Ia mengingatkan, fenomena serupa pernah terjadi pasca-1998, ketika organisasi-organisasi besar berbasis struktur justru kalah gerak dibandingkan lembaga-lembaga kecil yang fokus pada satu isu spesifik. Dari pengalaman pribadinya menggerakkan Lakpesdam di periode sebelumnya, ia menekankan pentingnya memiliki satu “ikon” atau fokus utama — satu program unggulan yang konsisten dikerjakan, mengingat keterbatasan waktu satu periode kepengurusan yang hanya lima tahun.
Lebih jauh, ia juga menggarisbawahi pentingnya kebiasaan berkumpul secara rutin — bahkan tiap hari dalam kelompok kecil — dibandingkan hanya mengandalkan pertemuan formal dua bulanan. Baginya, esensi ber-NU justru terletak pada kebersamaan dan kekomunalan semacam itu, jauh sebelum berbicara tentang program-program besar berskala nasional maupun internasional.
Tiga Agenda Besar: Revitalisasi, Digitalisasi Dakwah, dan Reorientasi Kepemimpinan
Sesi berikutnya menghadirkan perspektif yang menarik garis sejarah ke konteks kontemporer. Disampaikan bahwa ketika kelompok Wahabi menguasai Hijaz pada periode 1910–1943, NU merespons melalui Komite Hijaz dan berhasil mempersatukan kekuatan Islam dunia di bawah bingkai akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Bandingkan dengan dua fenomena kontemporer: Iran, meski memiliki kekuatan militer yang signifikan, tidak pernah benar-benar berhasil menyatukan dunia Islam di bawah panji Syiah; sementara ISIS, yang berupaya memaksakan satu komando global melalui kekuatan senjata dan teror, justru berumur sangat singkat dan meninggalkan kehancuran.
Dari perbandingan ini, narasumber menegaskan bahwa kekuatan NU bukan terletak pada kekuatan militer atau politik kekuasaan, melainkan pada ikatan akidah yang menyatukan umat secara organik. Inilah yang disebutnya sebagai ruh khidmah — pengabdian tulus kepada agama, bangsa, dan masyarakat melalui jalur Nahdlatul Ulama, mengikuti jejak para pendiri seperti Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari maupun KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Tiga agenda besar pun dirumuskan sebagai pekerjaan rumah NU menuju abad kedua: revitalisasi kualitas kader dan kelembagaan, digitalisasi dakwah, serta reorientasi kepemimpinan. Soal digitalisasi dakwah, disampaikan pengalaman menarik dari salah satu kiai senior yang sejak lama menekankan pentingnya menguasai ruang media — dari radio hingga media sosial — dengan alasan sederhana namun tajam: ruang digital sekecil apa pun selalu memiliki pangsanya sendiri. Jika NU tidak mengisinya, ruang itu akan diisi oleh pihak lain.
Khidmah: Antara Kereta Api dan Taksi
Menjelang penutup, muncul sebuah analogi yang cukup mengena tentang bagaimana seharusnya NU dikelola. Mengelola NU, disampaikan, seharusnya seperti mengendarai kereta api — bukan taksi. Kereta api memiliki jalur yang jelas, jadwal yang jelas, dan tujuan akhir yang jelas, serta harus berhenti di setiap stasiun sesuai aturan main: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi. Sebaliknya, taksi bisa berbelok ke mana saja sesuai keinginan penumpang — sebuah analogi yang dikaitkan dengan dinamika yang pernah terjadi di tingkat PBNU, ketika aturan-aturan organisasi seolah dapat ditawar mengikuti kepentingan sesaat.
“Mengurus NU itu harus seperti naik kereta api, bukan naik taksi. Jalurnya jelas, jadwalnya jelas, dan setiap pemberhentian harus sesuai rel — yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Untungnya selama ini belum sampai terjadi kecelakaan besar.”
Forum ditutup dengan mengingat kembali pesan para pendahulu tentang makna khidmah. Disebutkan bahwa Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari pernah memberikan garansi bagi siapa saja yang bersedia mengurus NU dengan tulus — diakui sebagai santrinya, dan keluarganya didoakan husnul khotimah. Pesan ini ditegaskan kembali sebagai spirit utama: berkhidmah kepada NU adalah ikhtiar mencari keikhlasan, bukan mencari kekuasaan atau jabatan. Khidmah, baik secara struktural maupun kultural, tetaplah khidmah — dan dari situlah, menurut forum, NU abad kedua semestinya dibangun.
Diskusi lengkap “Ngobrol Bareng” Lakpesdam PCNU Lamongan dengan tema NU Abad Kedua ini dapat disimak selengkapnya melalui kanal YouTube PCNU Lamongan: https://www.youtube.com/watch?v=3zGlxxlrHlU
